SKR 994: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PUTUSAN MAJELI…

Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomer 2/MKMK/L/II/2023. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Mahkamah Konstituis membentuk perangkat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Rumusan masalah ini yai…

SKR 990: IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF (A) PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2018 TENT…

Penelitian ini membahas tentang keselarasan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang standar Teknis Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran dengan pemadam kebakaran Kabupaten kediri. Kebakaran merupakan suatu bencana yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi dalam Negeri. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Petugas pemadam kebakaran harus menye…

SKR 993: PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU T…

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kediri. Bawaslu melakukan penertiban secara aktif maupun pasif sejak dimulainya masa kampanye sesuai dengan Peraturan Bawaslu pasal 42 ayat 2 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Kediri berhasil menertibkan sebanyak 4.091 APK melanggar dan dinyatakan disita…

SKR 677: KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA MINIMU…

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 menuai banyak kontroversi. Salah satu topik utama yang kerap dibicarakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang tiba -tiba mengubah frasa pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati masyarakat dan juga calon lainnya tidak setuju dengan hal ini, mengubah hasil dari put…

SKR 592: PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 202…

Penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang timbul akibat dari perkembangan tekhologi dan komunikasi. Penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang termuat dalam pasal 14 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pa…

SKR 500: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN NAKAL DITINJA…

Sejatinya hukum memiliki tujuan mengatur dan melindungi masyarakat dalam suatu negara. Praktis Hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip – prinsip keadilan, dimana keadilan itu hadir dan mampu mengikat setiap masyarakat yang terlibat. Tidak terkecuali Undang – Undang Perlindungan Konsumen atau juga disebut sebagai UUPK. Pada awalnya, peraturan perundang – undangan ini dibentuk sebagai …

SKR 591: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGUNTITAN

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia mulai berkembang seiring dengan perdaban manusia di dunia, hak asasi manusia yang sering kali dilanggar adalah hak privasi. Pelanggaran terhadap hak privasi manusia termasuk suatu kejahatan, bentuk kejahatan pelanggaran hak privasi ini bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah tindakan penguntitan. Istilah pengun…

SKR 595: IMPLEMENTASI PASAL 368 KUHP TERHADAP PEMERASAN BERDALIH OPEN BOKING …

Pemerasan merupakan suatu kejahatan yang timbul akibat dari meminta barang atau uang dengan ancaman. Pemerasan termasuk dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka, muncul rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam studi kasus di Polres Kediri dan Apa hambatan pi…

SKR 512: PENERAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DES…

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Desa Ponggok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Desa merupakan suatu perkumpulan yang didalamnya sering terjadi suatu permasalahan, perselisihan atau persengketaan yang basanya disebabkan oleh kesalahpahaman antara manusia satu dengan yang lain, kurangnya informasi dan lain-lain. Salah satunya yang terjadi di Desa…

SKR 508: PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 …

Penelitian ini membahas penerapan fatwa dewan syariah nasional mui nomor 06/dsn-mui/iv/2000 tentang jual beli istishna terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah ( studi kasus di aqiqah bunayya kediri ). Rumusan masalah ini yaitu Bagaimana Penerapan Praktik Syariah Tentang Jual Beli Isthisna Terhadap Praktek Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Aqiqah Bunayya Kediri?, Bagaimana Kendala Atas Pen…

SKR 502: PENERAPAN MEDIASI OLEH KEPALA DESA DALAM SENGKETA WAKAF DI DESA BLAB…

Penelitian ini membahas penerapan mediasi oleh Kepala Desa dalam sengketa wakaf masjid di Dusun Sumoroto Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Desa merupakan suatu perkumpulan yang di dalamnya sering terjadi adanya suatu permasalahan, perselisihan atau persengketaan yang bisa disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara manusia satu dengan yang lain salah satunya yaitu sengketa wakaf. …

SKR 470: IMPLEMENTASI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA TEMPAT PARKIR…

Skripsi ini membahas tentang tempat parkir yang berada di Golden Swalayan Kediri. Tempat parkir yang dikelola Golden Swalayan Kediri mengandung Klausula Eksonerasi yang dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan semak…

SKR 513: PENCABUTAN IZIN PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG (PBG) (DI PERUM PERSADA SA…

Pencabutan izin persetujuan bangun gedung ini terjadi Di Perum Persada Sayang Kota Kediri. Yaitu penertiban aset milik Dinas Kesehatan Pemprov Jatim di Jalan Veteran, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri akhirnya dilakukan, Senin 5 Juni 2023. Nantinya akan dilakukan pengembangan RSUD Dhaha Husada di lokasi tersebut. Penertiban aset dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama RSUD D…

Buku Ajar Filsafat Hukum

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-99296-2-6

Deskripsi Fisik

vi + 78 hlm.,15,5 x 23 cm

Judul Seri

340.1

No. Panggil

340.1 ARI f

Pendidikan Pancasila

Edisi

Ed. 2

ISBN/ISSN

978-602-18904-1-7

Deskripsi Fisik

vi + 156hlm., 15,5 + 23cm

Judul Seri

320.509

No. Panggil

320.50 ARI p

Hukum Lingkungan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5653-82-7

Deskripsi Fisik

x + 290hlm., 15.5 x 23cm

Judul Seri

343.09

No. Panggil

343.09 ARI h

Hukum Media Pers (Di Indonesia)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5789-82-3

Deskripsi Fisik

vii + 164 hlm., 17,5 x 25 cm

Judul Seri

323.4

No. Panggil

323.4 ARI h

Filsafat Hukum

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

340.1

No. Panggil

340.1 ARI f

De Kriminalisasi Jurnalis Warga

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-302-1556-01-6

Deskripsi Fisik

v.297hlm. 21.5 x 16

Judul Seri

345.01

No. Panggil

345.01 HAN d

Aku dan Kamu Selamanya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

920

No. Panggil

920 ARI a

Hubungan Prabu Sri Joyoboyo dengan Syekh Wasil : Pangeran Makkah

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-73446-1-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

959.801

No. Panggil

959.801 MUF h

Pemberatan Pidana Pers

Edisi

cet. 1,

ISBN/ISSN

978-602-1556-00-9

Deskripsi Fisik

v+393hlm., 21,5 x 16

Judul Seri

345.01

No. Panggil

345.01 ARI p

Filsafat Ilmu

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-18904-0-0

Deskripsi Fisik

v + 265 hlm., 21,5 x 16 cm

Judul Seri

101

No. Panggil

101 ARI f

Sistem Bahan Bakar Motor Diesel

Edisi

ed. 1

ISBN/ISSN

978-979-756-779-8

Deskripsi Fisik

viii + 26 hlm., 1 jil., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

621.8 RAB s