Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomer 2/MKMK/L/II/2023. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Mahkamah Konstituis membentuk perangkat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Rumusan masalah ini yai…
Penelitian ini membahas tentang keselarasan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang standar Teknis Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran dengan pemadam kebakaran Kabupaten kediri. Kebakaran merupakan suatu bencana yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi dalam Negeri. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Petugas pemadam kebakaran harus menye…
Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kediri. Bawaslu melakukan penertiban secara aktif maupun pasif sejak dimulainya masa kampanye sesuai dengan Peraturan Bawaslu pasal 42 ayat 2 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Kediri berhasil menertibkan sebanyak 4.091 APK melanggar dan dinyatakan disita…
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 menuai banyak kontroversi. Salah satu topik utama yang kerap dibicarakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang tiba -tiba mengubah frasa pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati masyarakat dan juga calon lainnya tidak setuju dengan hal ini, mengubah hasil dari put…