UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNISKA KEDIRI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Tugas Akhir

SKR 994: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) NOMER 2/MKMK/L/II/2023

YURIS PRASTYO NUGROHO - Nama Orang; Dr. ZAINAL ARIFIN, S.S, S.H, M.Pdl - Nama Orang; Moch Wahid Hasyim, S.HI., M.H - Nama Orang;

Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomer 2/MKMK/L/II/2023. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Mahkamah Konstituis membentuk perangkat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Rumusan masalah ini yaitu Bagaimana fakta Hukum dan
Pertimbangan Hukum Putusan MKMK N0.2/MKMK/L/II/2023 dan Bagaimana Penerapan Sanksi dalam putusan MKMK N0.2/MKMK/L/II/2023 ditinjau dari peraturan Kode Etik Hakim MK. Tujuan dalam penelitian ini, Menganalisis fakta hukum dan pertimbangan hukum serta Untuk menganalisis penerapan sanksi kode etik ditinjau dari peraturan kode etik hakim MK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa putusan antar hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan tidak adanya independensi hakim, sehingga merujuk pada pelanggaran prinsip independensi yang ada dalam Sapta Karsa Hutama dan The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Selain itu, adanya pelanggaran kode etik hakim tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut, yang berarti putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran kode etik oleh hakim mempengaruhi diri hakim sendiri. Oleh karena itu, semestinya aturan terkait ketidakbolehan hakim MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan tertentu yang berhubungan dengan keluarga diatur secara lebih jelas dan tegas.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
994
No. Panggil
SKR 2024 994 H
Penerbit
Kediri : UNISKA Press., 2024
Deskripsi Fisik
UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR 2024 994 H
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
20120000039
Subjek
(H) (HUKUM)
Info Detail Spesifik
http://repo.uniska-kediri.ac.id/id/eprint/994
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNISKA KEDIRI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?