UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNISKA KEDIRI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Tugas Akhir

SKR 677: KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA MINIMUM CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

KHARISMA AYU TIANA - Nama Orang; Dr. ZAINAL ARIFIN, S.S, S.H, M.Pdl - Nama Orang; Moch Wahid Hasyim, S.HI., M.H - Nama Orang;

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 menuai banyak kontroversi. Salah satu topik utama yang kerap dibicarakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang tiba -tiba mengubah frasa pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati masyarakat dan juga calon lainnya tidak setuju dengan hal ini, mengubah hasil dari putusan MK merupakan sesuatu yang terdengar mustahil. Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis hukum yang dilakukan dengan penelaahan perundang -undangan, khususnya Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui kajian yuridis teoritis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pendiriannya dalam menilai isu konstitusionalitas suatu perkara dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara ini, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih. Adapun dalam hal inni, Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan atau mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk open legal policy dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional ataupun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Permasalahan ini merupakan isu yang cukup rumit, sehingga dibutuhkan penafsiran dan perspektif dari Undang -Undang lainnya yang terkait.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
677
No. Panggil
SKR 2024 677 H
Penerbit
Kediri : UNISKA Press., 2024
Deskripsi Fisik
UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR 2024 677 H
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
20120000024
Subjek
(H) (HUKUM)
Info Detail Spesifik
http://repo.uniska-kediri.ac.id/id/eprint/677
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNISKA KEDIRI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?