Banyak orang yang sering melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, karena pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan masih banyak yang belum terealisasikan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Olm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:101/Pid/2020/Pt Kpg, anak korban yang digunakan sebagai alat pemuas nafsu bagi orang dewasa dengan memberikan imbalan sejumlah uang tunai, merupakan tindakan yang melanggar aturan mengenai perlindungan anak, selain itu hak restitusi yang menjadi haknya diberikan kepada korban dari dana pribadi pelaku. Sedangkan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 703/Pen.Pid/2021/PN Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh seseorang terhadap sejumlah anak yang menjadi korbannya. Dan hak restitusi nya diberikan kepada korban dari dana LPSK dan dana pribadi pelaku. Rumusan masalah dalam rumusan penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme restitusi pada putusan pengadilan tinggi kupang nomor: 101/Pid/2020/PT.Kpg dan putusan pengadilan tinggi bandung nomor 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan berdasarkan putusan pengadilan tinggi kupang nomor 101/Pid/2020/PT.Kpg dan putusan pengadilan tinggi bandung nomor 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan pada putusan pengadilan tinggi kupang nomor 101/Pid/2020/PT.Kpg dan putusan pengadilan tinggi bandung nomor 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tinggi kupang nomor 101/Pid/2020/PT.Kpg dan putusanpengadilan tinggi bandung nomor 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji putusan pengadilan tinggi kupang nomor 101/Pid/2020/PT.Kpg dan putusan pengadilan tinggi bandung nomor; 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg.