PENERAPAN PP NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI GURU HONORER ( STUDI DI SDN KLANDERAN KECAMATAN PLOSOKLATEN, KABUPATEN KEDIRI ) RIZMA DEWI PERMATA SARI Primary Author Khayatudin, SH,M.Hum. Editor Huzaimah Al-Anshori, SHI.,MH. Translator mixed material bibliography Kediri UNISKA Press 2024 id Indonesia

Tugas Akhir

UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT Pendidikan adalah kunci utama untuk menunjang kemajuan suatu bangsa dan guru yang merupakan pendidik generasi bangsa adalah pemberi jalan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, permasalahan mengenai gaji, khususnya bagi guru honorer menjadi suatu hal yang memprihatinkan karena adanya kesenjangan sosial antara guru honorer dengan guru yang berstatus ASN, padahal keduanya sama-sama sebagai pendidik. Penelitian ini terkhusus membahas tentang gaji honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengandung kesenjangan sosial antara guru honorer dan guru ASN dan dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian yang dilakukan melalui observasi di lapangan dengan pendekatan sosiologis (social legal reaserch). Hasil penelitian menunjukan bahwa gaji guru honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan. Pemberian gaji tersebut nyatanya tidak memenuhi kriteria yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka seharusnya gaji guru honorer diberikan dengan layak atau paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, karena belum terpenuhi, maka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum terimplementasi dengan baik. Akan tetapi, disisi lain memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan karena xvi banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada di SDN Klanderan. (H) (HUKUM) SKR 2024 503 H UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNISKA KEDIRI Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kota Kediri SKR 2024 503 H 3762 2024-06-27 10:12:14 2024-07-03 09:55:37 machine generated